Cek Nama Website Anda

Cek Nama Domain ?

Skripsi dan Tesis Terbaru

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN DI KPH PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan hutan oleh polisi hutan di KPH Purwodadi dapat disimpulkan bahwa dalam upaya preemtif, preventif, represif yang dilakukan polisi hutan dalam pelaksananannya tidak berfungsi secara baik dan fungsi hukum dari peraturan peraturan tersebut tidak mengikat sehingga tindakan-tindakan di bidang kehutanan dapat terjadi karena sanksi yang kurang tegas. Hasil penelitian ini diharapkan agar berjalan efektif dapat diatasi antara lain dengan cara menambah personil polisi hutan, mengefektifkan sistem pengamanan, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan, menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang, peningkatan disiplin aparat perum perhutani serta meningkatkan program PHBM (pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan langkah yang demikian diharapkan kelestarian hutan dapat terjaga guna meningkatkan hasil hutan untuk kepentingan bersama.

selengkapnya...

Sun, 19 Feb 2012 @21:44

PERAN POLWILTABES DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA SEMARANG

Pada usia remaja timbul keinginan untuk lebih menarik perhatian dari orang lain di sekelilingnya, sehingga remaja yang tidak mendapat perhatian di dalam rumah mencari perhatian di luar rumah bahkan dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tindakan remaja melanggar hukum, norma masyarakat, dan tata tertib sekolah disebut kenakalan remaja. Kenakalan remaja terutama terjadi di kota-kota besar, namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan dengan penelitian.

selengkapnya...

Sun, 19 Feb 2012 @21:34

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA ( TKW ) DALAM PERJANJIAN KERJA ( KASUS MANTAN TENAGA KERJA WANITA MALAYSIA DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI )

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hal tersebut, banyak wanita yang pergi ke luar negeri untuk memperoleh pekerjaan. Namun, dengan banyaknya jumlah TKW di luar negeri menyebabkan jumlah kasus yang berkaitan dengan TKW semakin banyak dan beragam. Salah satu cara untuk mengurangi tindak kejahatan terhadap TKW ialah dengan mewajibkan adanya perjanjian kerja bagi para penyalur TKW. Dengan adanya perjanjian kerja, maka TKW dapat memperoleh perlindungan hukum dalam memperoleh hak-haknya.

selengkapnya...

Sun, 19 Feb 2012 @21:26

PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG BIJI NANGKA DAN JENIS LEMAK TERHADAP KUALITAS ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN GIZI KUE ONDE ONDE KETAWA.

Tepung biji nangka adalah hasil olah dari buah nangka yang diperoleh dari biji nangka yang direbus, dihilangkan kulitnya, dikeringkan, dihaluskan, dan diayak halus.Telah dilakukan penelitian dari bahan bahan tepung biji nangka, seperti pembuatan roti manis (Nurul : 2004) dan kue satru (Munasifah : 2004). Hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan proteinnya tinggi sehingga mendorong peneliti untuk mencoba membuat produk lain dari tepung biji nangka sebagai subtitusi kue onde onde ketawa. Dalam penelitian ini peneliti juga membedakan penggunaan jenis lemak.

selengkapnya...

Sun, 19 Feb 2012 @21:08

VISIBILITY STUDI MINUMAN INSTAN EKSTRAK TEMULAWAK DAN EKSTRAK MENGKUDU SEBAGAI MINUMAN KESEHATAN

menangkal atau melokalisir radikal bebas (karsinogenik) akibat mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Pentingnya peranan kurkuminoid dalam bidang kesehatan, menggugah peneliti melakukan penelitian visibility studi minuman instan ekstrak temulawak dan ekstrak mengkudu sebagai minuman kesehatan. Permasalahan yang diungkap adalah apakah minuman instan ekstrak temulawak dan ekstrak mengkudu layak dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan minuman instan ekstrak temulawak dan ekstrak mengkudu sebagai minuman kesehatan, khususnya dilihat dari mutu inderawi, kandungan nonzat gizi (kurkuminoid) dan persyaratan kesehatannya. Manfaat yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjut tentang kelayakan minuman instan ekstrak temulawak dan ekstrak mengkudu sebagai minuman kesehatan.

selengkapnya...

Sun, 19 Feb 2012 @20:56

PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA BEKAS BENGKOK MENJADI TANAH HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

Persoalan hak tanah pada dasarnya berkaitan dengan status hukum seluruh bidang tanah. Disamping itu pengaturan mengenai status tanah tersebut, tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya didalam suatu negara hukum. Melalui kenyataan ini banyak masyarakat yang memiliki tanah yang berstatus tanah negara bengkok, karena kebanyakan masyarakat ini menggunakan hukum adat. Atas dasar itu maka dalam melakukan pemberian hak milik atas tanah negara bengkok agar tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa tanah, diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan. Tugas akhir ini membahas tentang proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, hambatan-hambatan dalam proses pensertifikatan tanah negara bekas bengkok menjadi hak milik.

selengkapnya...

Tue, 14 Feb 2012 @22:45

SISTEM PERAWATAN ARSIP TEKSTUAL DI BADAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Setiap Lembaga atau Instansi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi sehari–hari tidak dapat lepas dari proses penciptaan arsip, Arsip mempunyai peranan yang sangat penting dalam perjalanan hidup suatu organisasi, oleh karena itu untuk menjaga keawetan daur hidup sebuah arsip dari tahap penciptaannya, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahannya, sangat diperlukan sebuah sistem yang baik dan benar untuk menangani arsip. Dengan adanya proses perawatan arsip yang baik, maka akan menunjang kegiatan layanan jasa kearsipan kepada pengguna arsip (user) khususnya, serta masyarakat pada umumnya Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Sistem perawatan arsip tekstual di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah ?, (2) Kendala apa saja yang terjadi sistem perawatan arsip tekstual di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah?, (3) Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala pada sistem perawatan arsip tekstual di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa

selengkapnya...

Tue, 14 Feb 2012 @22:31

KAJIAN HUKUM TENTANG JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Meskipun tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap pemberian kredit, debitur wajib memberikan jaminan (collateral) kepada kreditur tetapi dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk meperoleh keyakinan sebagaimana disebutkan diatas, maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

selengkapnya...

Tue, 14 Feb 2012 @22:14

Harian Jawa Pos, Harian Surya, Harian Bhirawa, Dan Harian Duta Masyarakat Memaparkan Komunikasi Politik Para Calon Gubernur Jawa Timur Pada Saat Pelaksanaan Kampanye Putaran I Pemilihan Gubernur Jawa Timur

Komunikasi Politik Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Selama Masa Pemilihan Gubernur Menjadi Wacana Yang Setidaknya Berskala Regional. Hal Ini Tidak Lepas Dari Peran Media Massa Yang Dalam Waktu Singkat Menyebarkan Berita-Berita Kepada Khalayak Luas. Selanjutnya, Khalayak Sering Terpengaruh Oleh Sisi-Sisi Yang Ditonjolkan Oleh Media Dan Mengesampingkan Fakta Yang Tidak Ditampilkan.

selengkapnya...

Sun, 12 Feb 2012 @02:11

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dikapal terhadap Resiko Bahaya dilaut Pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Semarang.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dikapal berarti berkaitan mengenai hak-hak tenaga kerja dikapal setelah mereka melakukan kewajibannya. PT. Pelayaran Nasional Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi laut. Dimana tenaga kerjanya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu tenaga kerja Organik dan Non Organik. Dalam hal ini pelaksana-an perlindungan tenaga kerja dikapal baik dari segi perjanjian kerja laut, upah, waktu kerja dan cuti, kesehatan dan keselamatan kerja maupun tunjangan diberi-kan berdasarkan golongan dan upah diberikan seperti Pegawai Negeri. Padahal dalam Pelayaran seorang tenaga kerja dikapal (Nahkoda maupun Anak buah kapal) merupakan ujung tombak Perusaaan apalagi mengingat sifat pekerjaannya menuntut jauh dari keluarga.

selengkapnya...

Thu, 9 Feb 2012 @14:24

« 1 2 3 4 5 6 7 »

Copyright © 2017 Nurul Mustafit (085643575078) · All Rights Reserved